Mahtma Ghandi

MAHATMA GANDHI: SATYAGRAHA, NON-KEKERASAN,

DAN DEMOKRASI

TIK: Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1.      Menjelaskan sumber-sumber utama dari pemikiran Mahatma Gandhi.

2.      Menguraikan pemikiran-pemikiran politik dari Mahatma Gandhi dan relevansinya bagi perjuangan kemerdekaan di India.  

3.      Menjelaskan secara detail bagaimana pemikiran tersebut berdilaog dengan gagasan politik modern.

Pokok Bahasan: Pemikiran Mahatma Gandhi

Deskripsi Singkat: Dalam pertemuan ini anda akan mempelajari tentang pemikiran Mahatma Gandhi. Melalui pembahasan tentang Mahatma Gandhi maka anda dapat menjelaskan bagaimana perlawanan anti-kolonial India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politiknya dan dialog kritis yang dibangun antara pemikiran-pemikiran Mahatma Gandhi dengan pemikiran politik modern. Setelah pertemuan ini diharapkan anda dapat menganalisis tentang sumbangan pemikiran Mahatma Gandhi dalam perjuangan anti-kolonialisme dan perjuangan nasionalisme dunia ketiga.

Bahan Bacaan:

1. Alapatt, Francis (2005), Mahatma Gandhi: Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi, Nuansa Bandung.
2. Fischer, Louis (1954), Gandhi: His Life and Message For The World, A Mentor Book, United States America.
3. Pantham, Thomas dan Deutsch, Kenneth L. (1986) Political Thought in Modern India, Sage Publications New Delhi.  

Bahan Tambahan:

1. Galtung, Johan (2003), Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Pustaka Eureka Surabaya.
2.  Loomba, Ania (2003), Kolonialisme/Paskakolonialisme, Bentang Yogyakarta.
3. Larana, Johnston, dan Gusfield, Joseph R. (1994) New Social Movement: From Ideology to Identity, Temple University Press Philadelphia.
4. Wertheim, WF (2000), Gelombang Pasang Emansipasi, Institut Studi Arus Informasi Jakarta.

Pertanyaan

1. Jelaskan dan uraikan secara detail pokok-pokok pemikiran politik dari Mahatma Gandhi dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi aktivitas politiknya?
2. Bagaimana perbedaan antara konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Mahatma Gandhi dengan konsep demokrasi liberal Barat?

Pendahuluan

            Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi adalah figure yang tidak dapat dilepaskan dalam perjuangan anti kolonialisme India. Seperti diutarakan oleh Louis Fischer salah satu penulis biografi dari Mahatma Gandhi, Gandhi adalah tokoh utama pergerakan kemerdekaan India yang membawa bangsanya untuk lepas dari kolonialisme Inggris berbasiskan pada prinsip-prinsip utama moral berpegang teguh pada kebenaran, anti kekerasan melalui gerakan ahimsa dan membangun masyarakat yang independen dan otonom melalui gerakan swadesi.

Sebagai seorang filsuf sekaligus aktivis kemerdekaan, Mahatma Gandhi sebenarnya tidak meninggalkan karya peninggalan yang secara koheren menguraikan gagasan-gagasan sistematiknya baik mengenai ekonomi maupun sistem politik. Perhatian utama yang tertuang dalam refleksi filosofis maupun aksi politik yang ia lakukan adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai kebaikan universal untuk menyelesaikan segala persoalan kemanusiaan. Gandhi mengutarakan bahwa ia tidak menawarkan suatu hal yang baru kepada dunia, namun ia hanya berusaha menerapkan kebajikan universal yang tertuang dalam pentingnya kebenaran (truth) dan anti kekerasan (non-violence). (Francis Alappatt; 2005).  Kedua prinsip itulah yang menjadi inti utama dari pandangan filosofis Gandhi, yang dari elaborasi Gandhi terhadap kedua prinsip tersebut, maka kita dapat mensistematisasikan beberapa pemikiran Gandhi beserta interaksinya dengan pemikiran politik modern seperti  gagasan demokrasi, hubungan antara agama dan politik, cita-citanya tentang negara kesejahteraan dalam konstruk nation-state India, maupun refleksinya tentang prinsip non-kekerasan dalam suatu gerakan sosial. 

Biografi Singkat Mahatma Gandhi

            MK Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar sebuah kota kecil di Gujarat India. Ayahnya adalah seorang pejabat di kota tersebut bernama Karamchand Gandhi. Sementara ibunya Putlibai adalah istri keempat dari ayahnya. Keluarga Gandhi merupakan keluarga yang taat dalam mempraktekkan agama Hindu aliran Waisnawa (aliran ini menyembah Dewa Wisnu dan melarang keras membunuh segala jenis makhluk hidup). Dari proses interaksi awal dengan keluarganya tersebut Gandhi mengenal pola hidup vegetarianisme, nir-kekerasan dan praktek berpuasa. Kesemua pola hidup tersebut selanjutnya sangat mempengaruhi aktivitas politik dari Mahatma Gandhi.

            Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, atas saran seorang kawan dekatnya Gandhi melanjutkan studi Hukum di London pada tahun 1888. ia diterima di Inns of Court Inner Temple. Di Inggris inilah awal formasi awal intelektual dari Gandhi terbangun. Melalui kawan-kawannya ia diperkenalkan dengan kitab suci ummat Kristiani Injil, kitab yang turut membentuk  religiusitas Gandhi tentang nilai-nilai kebenaran dan cinta kasih. Selanjutnya religiusitas juga berkembang ketika ia membaca kitab Bhagavad Gita yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Song Celestial oleh Sir Edvin Arnold. Di London, Gandhi banyak berinteraksi dengan ide-ide humanis, sosialis, anti-kemapanan melalui diskusi dengan kawan-kawannya yang kesemuanya mempengaruhi pandangan Gandhi tentang kejahatan yang ditmbulkan oleh masyarakat industri kapitalistik di Barat (Louis Fischer; 1954).

            Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya yang ia tempuh selama tiga tahun, Gandhi kemudian kembali ke India pada tahun 1891. Setelah lulus dan pulang ke India, Gandhi mencoba untuk mempraktekkan ilmu hukumnya dengan berkarir secara professional di Pengadilan Bombay India, dan terbukti gagal. Selanjutnya Gandhi bekerja sebagai guru paruh waktu di Bombay High School dan menyelesaikan konsep-konsep penyelesaian persengketaan di Pengadilan.   Gandhi meninggalkan India menuju ke Afrika Selatan setelah mendapatkan kesampatan dari seorang saudagar kaya Dada Abdullah untuk membantu menangani persoalan hukum bagi perusahaannya. Pengalamannya bekerja di Afrika Selatan ini turut membuka kesadaran politik Gandhi akan watak kolonialisme yang rasis dan diskriminatif.

Momen ini bermula ketika saat pengadilan di kota Pretoria Afrika Selatan menghendaki Gandhi untuk datang ke pengadilan. Tiket kelas satu dipersiapkan untuk Gandhi dalam perjalanan kereta api ketempat tujuan selama satu malam penuh. Ditengah perjalanan, Gandhi dipaksa untuk pindah dari gerbong kelas satu karena dia menolak memberikan jatah kursinya kepada penumpang berkebangsaan Eropa, sementara peraturan dalam kereta tersebut menunjukkan bahwa kursi kelas satu hanya untuk penumpang kelas satu. Pengalaman mengalami diskriminasi tersebut merupakan awal terbangunnya kesadaran politik anti-kolonialisme dari Gandhi. Bagi Gandhi formasi kolonialisme telah melahirkan kejahatan yang tumbuh dari prasangka buruk terhadap kulit berwarna (non-kulit putih) berdasarkan superioritas kaum kulit putih. Sejak saat itu Mahatma Gandhi berjuang bagi kesetaraan hak dan menentang setiap diskriminasi sosial dan politik yang dialami oleh kulit berwarna khususnya bangsa India terhadap kaum kulit putih di Afrika Selatan (Louis Fischer; 1954).

Aktivitas politik Gandhi kemudian semakin memuncak seiring kepulangannya ke India pada tahun 1915.  Perjuangan politik pertama Gandhi di India berlangsung pada tahun 1917 di Bihar, ketika dia berjuang untuk para petani India yang miskin dan diesploitasi oleh para tuang tanah selama bertahun-tahun.  Ketika menghadapi persoalan tersebut Gandhi melakukan investigasi terhadap penderitaan yang dialami oleh para petani miskin tersebut. Dalam investigasi tersebut Gandhi menemukan bahwa 8000 petani miskin disana harus membayar berbagai pungutan liar yang dipaksakan kepada mereka dalam jumlah banyak. Setelah mendengar pandangan Gandhi tersebut pemerintah India kemudian membentuk komite untuk mengatasi persoalan tersebut dan dengan suara bulat komite tersebut merekomendasikan penghapusan terhadap segala sistem yang mengeksploitasi petani (Francis Alappatt; 2005).

Kemunculan Gandhi sebagai salah satu pemimpin nasional dalam perlawanan kolonialisme terjadi ketika Gandhi memimpin perlawanan untuk menentang RUU Rowlatt pada tahun 1919. RUU tersebut dimaksudkan untuk menindas gerakan nasionalis India dengan memberikan kewenangan kepada penguasa untuk memenjarakan setiap orang yang dicurigai terlibat dalam aktivitas-aktivitas subversif anti pemerintah tanpa harus melalui proses pengadilan.

Mahatma Gandhi melakukan protes terhadap rencana penerapan RUU tersebut dengan mengumumkan pada tanggal 6 April 1919 sebagai hari Satyagraha. Pada hari tersebut Gandhi dengan sebagian besar masyarakat India melakukan protes bersama terhadap rencana represif penguasa tersebut dengan melakukan gerakan boikot melalui puasa dan berdoa. Di beberapa tempat gerakan protes tersebut ternyata berujung pada kekerasan. Gandhi segera menyerukan penghentian terhadap gerakan tersebut dan ia belajar banyak dari peristiwa tersebut dengan menyadari bahwa rakyat India belaum benar-benar tedidik dalam gerakan satyagraha yang non-kekerasan (Alapatt; 2005).

Sejak tahun 1920, Gandhi kemudian menjadi figure utama dalam kancah perpolitikan India, ketika ia menjadi pemimpin Partai Konggres Nasional India. Gandhi mengubah karakter partai tersebut dari partai elite menjadi partai massa. Dengan kepemimpinannyalah Partai Konggres memiliki akar di desa-desa dan kota-kota seluruh India. Dalam kepemimpinannya tersebut Gandhi mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan dan menjadi awal dari perlawanan non-kooperasinya. Pesan Gandhi kepada rakyat India adalah bukanlah kekuatan senjata bangsa Inggris tapi ketundukan tanpa syarat rakyat Indialah yang menyebabkan tanah air India diperbudak oleh bangsa asing (Alapatt; 2005).

Penyadaran-penyadaran politik yang dilakukan Gandhi kepada masyarakat India maka Gandhi menyerukan pembangkangan rakyat India terhadap pemerintah kolonial Inggris melalui perjuangan satyagraha yang meliputi tindakan politik non-kooperasi dan non-kekerasan secara bersamaan. Gerakan ini meliputi boikot terhadap barang-barang produksi Inggris dan segenap institusi yang dioperasikan bagi bangsa-bangsa Inggris dan mendiskriminasi bangsa India. Gandhi kemudian menyerukan gerakan swadesi agar bangsa India secara otonom memproduksi barang-barang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gerakan ini kemudian direspons dengan penangkapan para aktivis satyagrahis oleh pemerintah kolonial Inggris.

Tahun 1930 menjadi tahun yang menentukan bagi perjuangan politik Gandhi dan masyarakat India. Pada tahun tersebut, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1930, Partai Konggres dibawah pimpinan Gandhi menetapkan tahun itu sebagai tonggak awal perjuangan kemerdekaan di India. Gandhi menyusun sendiri deklarasi kemerdekaan India dan menyerahkannya pada Raja Muda (Wakil Raja Inggris di India). 

Fase dramatis dalam perjuangan politik Gandhi dan masyarakat India ini diawali dengan peluncuran gerakan Satyagraha melalui ajakan Gandhi kepada warga India agar mereka mengolah garam sendiri dari air laut dan memboikot pajak garam yang diterapkan kepada warga India. Perjuangan ini diawali pada tanggal 12 Maret 1930, ketika Gandhi berangkat dari Sabarmati India bersama 78 sukarelawan menuju Dandi untuk memulai Satyagraha. Gandhi bertekad tidak akan kembali ke Ashram-nya di Sabarmati sampai kemerdekaan India terwujud. Gerakan tersebut kemudian diikuti oleh seluruh warga India dan menyulut gerakan perlawanan anti kekerasan kepada pemerintah kolonial Inggris. Pemerintah kembali merespons gerakan tersebut dengan penangkapan-penangkapan terhadap para aktivis dan seluruh pemimpin Partai Konggres termasuk Gandhi (Alapatt; 2005).

Pada tahun 1933, Gandhi mengkonsentrasikan diri pada perumusan program-program yang penting bagi pembentukan bangsa India setelah mendapatkan kemerdekaan. Melalui program tersebut Gandhi bermaksud untuk mendidik masyarakat pedesaan India (85% dari penduduk India) berjuang melawan ketidakadilan sistemik. Perjuangan ini juga dimaksudkan untuk melawan ketidakadilan sosial yang bersumber dari tradisi yang berpijak pada sistem kasta.  Gandhi juga berjuang untuk melawan ketidakadilan lainnya dan melawan kemiskinan dengan menyerukan pentingnya swadesi atau kemandirian ekonomi bangsa India dengan mempromosikan pemintalan dengan tangan dan kerajinan tenun di desa-desa di India. Gandhi memusatkan perhatian perjuangannya di pedesaan India.

Mahatma Gandhi kemudian mundur dari kepemimpinan di Partai Konggres pada tahun 1934, akibat terjadinya perpecahan dengan beberapa anggota Konggres. Perselisihan tersebut berawal dari adanya perbedaan prinsip di dalam Partai tersebut. Berbeda dengan Gandhi yang melihat perjuangan non-kekerasan sebagai keyakinan fundamental dalam aktivitas politik bangsa India sehingga tidak dapat ditawar-tawar lagi; sebagian pemimpin Partai Konggres India melihat non-kekerasan sebagai salah satu metode dan alat politik untuk melakukan peralanan terhadap kolonialisme. Alasan tersebutlah yang membuat ia mundur dari kepemimpinan Partai Konggres. Setelah kemundurannya dari Partai Konggres dan untuk merealisasikan perjuangannya, Gandhi membentuk Asosiasi Industri Pedesaan Seluruh India. Perkumpulan menjadi organisasi non-politik yang bertujuan pada perbaikan ekonomi, moral dan kesehatan seluruh masyarakat India.  Bagi Gandhi swaraj (kemerdekaan mengatur diri sendiri) dapat tercapai apabila setiap desa-desa di India dapat mandiri dan bertumpu pada dirinya sendiri (Alapatt; 2005).

Pecahnya Perang Dunia II menjadi fase krusial dalam perjuangan bangsa India untuk mencapai kemerdekaannya. Pada masa itu Gandhi terlibat polemik dengan Konggres Nasional India yang telah bersiap untuk mendukung posisi Inggris dalam perang tersebut. Keteguhan Mahatma Gandhi dalam memegang prinsip non-kekerasan telah membawanya pada sikap terhadap sikap dukungan kepada Inggris dalam Perang Dunia ke-2. Bagi Gandhi dukungan terhadap Inggris dalam perang tersebut merupakan suatu pemihakan terhadap jalan kekerasan. Mahatma Gandhi pada Agustus 1942 berhasil mengarahkan Konggres India untuk mengambil langkah radikal melalui resolusi nasional agar Inggris meninggalkan India. Gandhi menggugah para aktivis-aktivis untuk melakukan gerakan pembangkangan sipil guna memperjuangkan resolusi tersebut dan mencapai kemerdekaan bagi bangsa India Menghadapi gerakan tersebut pemerintah bereaksi dengan memenjarakan seluruh pimpinan Konggres India (Louis Fischer 1954; 146).

Ketika para pemimpin pergerakan kemerdekaan India termasuk Gandhi tengah dipenjara, terjadi berita yang sangat menggemparkan bagi keberlangsungan gerakan kemerdekaan bangsa India. Gerakan politik Muslim menuntut adanya pemisahan negara atas dasar agama. Kondisi tersebut mengguncang stabilitas hubungan antara kaum Muslim dan Hindu. Gandhi berjuang sekuat tenaga untuk menghalangi terjadinya disintegrasi dan konflik yang berlangsung antara ummat Islam dan Hindu. Salah satu kekecewaan utama yang dirasakan olehnya adalah ketika ia harus menghadapi realitas bahwa kemerdekaan India ternyata harus didapatkan melalui pemisahan daerah dengan Mayoritas agama Muslim menjadi negara tersendiri dari India yaitu negara Pakistan (Alapatt 2005; 28).

Ditengah kekecewaan tersebut Gandhi kemudian mengarahkan perhatiannya untuk mengobati trauma sosial yang terjadi paska disintegrasi India dan Pakistan. Selanjutnya Gandhi mengalami posisi yang dilematis, bagi sebagian orang Hindu Gandhi dipandang sebagai kawan dari kaum Muslim. Sementara bagi sebagian orang Muslim, Gandhi ditolak karena ia beragama Hindu. Perjalanan hidup Gandhi berakhir pada tanggal 30 Januari 1948 ketika dalam aksi puasa yang ia lakukan bagi perdamaian India di New Delhi, Gandhi ditembak oleh aktivis militant Hindu yang membenci sikap inklusif dan toleran dari Mahatma Gandhi.

Sumber-Sumber Pemikiran yang Mempengaruhi Mahatma Gandhi      

   Setelah mengulas secara singkat perjalanan hidup dari Mahatma Gandhi maka selanjutnya bagian ini akan menguraikan sumber-sumber pemikiran yang mempengaruhi pemikiran maupun aktivitas politik dari Mahatma Gandhi. Keluasan cakrawala pandagan filosofis dari Mahatma Gandhi ia dapatkan dari proses dialognya yang intensif dengan kekayaan khasanah pemikiran filosofis dan hikmah dari Barat maupun Timur.

Disini kita dapat mempertimbangkan gagasan tentang “Hibriditas” dalam kajian postcolonial studies untuk membaca pengaruh-pengaruh pemikiran yang membentuk cakrawala pengetahuan seorang Mahatma Gandhi. Seperti diutarakan oleh Ania Loomba (2003) dalam Kolonialisme/ Paskakolonialisme bahwa seringkali gagasan-gagasan antikolonialisme yang memperjuangkan otentisitas politik dari aktivis anti-kolonial seperti Gandhi dibangun melalui praktek hibrida dengan cara meminjam gagasan-gagasan dari Barat dan dijejerkan dengan gagasan-gagasan tradisi India untuk merumuskan perlawanannya.  Seperti akan kita bahas dibawah ini, bahwa selain kitab Hindu Bhagavad Gita, Al-Qur’an maupun Injil yang mempengaruhi pandangan Gandhi, spiritualitas dan intelektualitasnya juga dipengaruhi oleh pandangan para filsuf Barat seperti Henry David Thoreau, William M. Salter, John Ruskin, dan Leo Tolstoy.   

  Selanjutnya secara singkat bagian ini akan mendiskusikan bagaimana para pemikir-pemikir tersebut mempengaruhi semesta pemikiran Mahatma Gandhi. Leo Tolstoy melalui bukunya The Kingdom of God is Within You merupakan salah satu pemikir besar Kristen Rusia yang sangat mempengaruhi Gandhi. Melalui Tolstoy, Gandhi menghayati bahwa hukum alam telah mengatur bagaimana manusia seharusnya hidup dan bekerja dan bekerja sebagai sumber mata pencaharian manusia. Salah satu kesesuaian antara Gandhi dann Tolstoy adalah mereka sama-sama meyakini pentingnya prinsip non-kekerasan dalam setiap aktivitas kemanusiaan (Louis Fischer 1954; 39-40). Prinsip inilah yang kemudian oleh Gandhi dipraktekkan dalam gerakan Satyagraha.   

Apabila Tolstoy memberikan pengaruh besar kepada Gandhi untuk berpegang pada prinsip non-kekerasan, maka pemikir Anarkhis Henry David Thoreau dalam essaynya Civil Disobedience mempengaruhi gagasan Gandhi tentang gerakan non-kooperasi dan pentingnya berpegang pada semangat kebenaran yang melampaui ketaatan pada hukum. Semangat berpegang pada kebenaran ini diterjemahkan oleh Gandhi menjadi Satyagraha. Gandhi menyepakati pandangan Thoreau bahwa warganegara memiliki hak untuk membangkang dan menolak patuh kepada penguasa, ketika penguasa bertindak tiran. Penolakan warga tersebut menjadi satu-satunya cara efektif yang dapat dilakukan terhadap pemerintahan tirani (Alapatt 2005; 35).

Pemikir Barat lainnya yang ikut mempengaruhi Gandhi adalah John Ruskin dengan karyanya Unto This Last. Melalui Ruskin ini Gandhi memahami bahwa hidup itu pada intinya adalah kerja, kehidupan yang dilakukan oleh petani dan pengrajin di desa adalah pekerjaan yang mulia. Ruskin menguraikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia memiliki kemuliaan dan setara satu sama lain, sehingga pada dasarnya dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh individu terdapat kebaikan untuk semua. Karya Ruskin ini membawa pengaruh dashyat kepada Gandhi untuk kembali kealam dengan memfokuskan pada bekerja di pedesaan dan hidup secara sederhana.

Selanjutnya satu nama pemikir Barat yang mempengaruhi Gandhi adalah William Macintyre Salter dengan karyanya Ethical Religion. Dalam karya tersebut Gandhi menghayati bahwa setiap orang harus mengikuti jalan yang telah diketahui sebagai jalan kebenaran meskipun jalan tersebut tidak lazim untuk ditempuh. Dengan berdialog dengan pemikiran Salter, Gandhi memahami bahwa moralitas tidak bisa dipatuhi tanpa kepatuhan terhadap agama. Terdapat keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan antara moralitas dan agama yang harus dijalankan oleh seseorang ketika ia ingin mendapatkan kemajuan spiritual dan tidak hanya material. 

Setelah memahami beberapa pandangan intelektual yang mempengaruhi pemikiran Gandhi maka kita mendapatkan bahwa kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran, non-kekerasan dan hidup sederhana untuk kembali kealam, serta kesetiaan untuk berpegang pada moralitas agama merupakan sendi-sendi dasar dari pandangan dan gerak langkah yang dipegang teguh oleh Mahatma Gandhi dalam perjuangannya.

Fondasi Filosofis Pemikiran Mahatma Gandhi

            Setelah mendiskusikan gagasan-gagasan yang mempengaruhi pemikiran Gandhi, maka selanjutnya kita akan membahasa bagaimana fondasi filosofis pemikiran Gandhi dan kemudian pengaruhnya bagi gagasan-gagasan politik dari Mahatma Gandhi. Dua tema sentral dalam pemikiran filosofis dari Gandhi adalah pandangan filosofisnya tentang prinsip nir-kekerasan dan kebenaran.

            Menurut Gandhi kekerasan adalah identik dengan eksploitasi, ia merepresentasikan penolakan terhadap integritas individual. Secara moralitas, setiap manusia mempunyai hak untuk dihargai integritasnya oleh yang lain, selain itu ia juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai kebebasan dan integritas yang lain. Manusia sudah semestinya diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Sehingga tidak dibenarkan apabila manusia diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan selain untuk tujuan kemanusiaan itu sendiri. Kekerasan tidak saja menghancurkan dan mendegradasikan kemanusiaan dari sang korban. Namun lebih dari itu ia juga menghilangkan sisi kemanusiaan dari sang pelaku. Demikianlah kekerasan menurut Gandhi menghancurkan kedua belah pihak baik pelaku kekerasan maupun korban dari kekerasan. Dengan demikian menurut Gandhi prinsip non-kekerasan adalah merupakan prinsip penting yang berlaku secara universal dan disegala kondisi. Hanya dengan menegakkan non-kekerasan sebagai prinsip utama dan bukan semata-mata sebagai instrument maka tatanan kehidupan yang manusiawi dapat dibangun dan dirawat (Ronald J. Terchek 1986; 310).

            Menurut Gandhi tidak seluruh kekerasan bersifat personal, seseorang melakukan kekerasan secara fisik terhadap yang lain. Banyak dari bentuk kekerasan bersifat institusional. Berbagai bentuk kondisi seperti kemiskinan, pengangguran dan diskriminasi sosial menurut Gandhi akibat dari kekerasan yang bersifat institusional yang menghadirkan struktur sosial yang tidak adil. Untuk menghadapi kekerasan yang bersifat institusional maka diperlakukan bentuk-bentuk pengaturan institusi baru yang memiliki karakter anti kekerasan (Terchek; 311).

            Untuk dapat keluar dari lingkaran kekerasan yang mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan-bagi Gandhi-maka setiap manusia harus menjalankan prinsip anti-kekerasan (ahimsa) yang didasari oleh cinta. Cinta yang dapat secara spontan dan memungkinkan manusia selaras dengan fikiran dan manusia untuk menjalankan jalan hidup non-kekerasan. Selanjutnya berhubungan dan pandangannya tentang kebenaran, Gandhi memahami bahwa kebenaran merupakan prinsip tertinggi yang didalamnya tercakup prinsip-prinsip lainnya. Kebenaran itu melekat dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. Menurut Gandhi prinsip Kebenaran Absolute adalah Tuhan (Alapatt 2005; 56-57). Inilah yang dikenal dalam pernyataan Gandhi bahwa Tuhan adalah kebenaran. Namun demikian Gandhi berpijak pada relativitas dan kelemahan manusia, menurut Gandhi setiap manusia tidaklah dapat memahami kebenaran yang bersifat absolute, untuk itulah maka kita tidak dapat memaksakan persepsi kebenaran kita kepada yang lain.

Bagi Gandhi kebenaran mungkin absolute namun pengetahuan manusia terhadapnya bersifat relatif (Terchek 1986; 311). Pandangan Gandhi tentang kebenaran absolute adalah Tuhan dan relativitas pengetahuan manusia ini memberi pengaruh terhadap kesadaran inklusivitas dalam pemikiran filosofis Gandhi. Gandhi meyakini bahwa kebenaran absolute hanyalah Tuhan sementara manusia hanya memahami kebenaran secara relative sehingga setiap manusia harus terbuka terhadap perspektif yang lain dan menerima koreksi dari yang lain secara terus menerus untuk memperbaiki pandangannya (Alapatt 2005; 57-58). Ketegaran Mahatma Gandhi dalam berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan nir-kekerasan ini membawanya pada sikap pengutamaan harkat hidup kemanusiaan dalam setiap refleksi praksis jalan perjuangan yang ia lampaui. Pemahaman akan hal ini ikut mempengaruhi gagasan-gagasan politik yang diyakini oleh Mahatma Gandhi.

Pemikiran Politik Gandhi tentang demokrasi liberal: Komunitarian- Demokrasi

              Dalam perspektif pemikiran politik, Mahatma Gandhi memiliki pemikiran otentik tentang demokrasi yang berbeda dengan model dominant demokrasi liberal pluralis. Demokrasi liberal berbasis pada pemilihan umum yang fair dengan partai-partai politik sebagai kekuatan politik yang saling berkontestasi. Diantara pemilihan umum tersebut, kekuatan-kekuatan politik merepresentasikan kepentingan dari konstituennya berhadapan dengan berbagai agensi-agensi pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan politik.

Dalam model perspektif demokrasi liberal-pluralis, politik berbasis pada pencapaian kepentingan diantara kelompok-kelompok politik yang berbeda dimana konflik, kompromi dan pertidaksetujuan diantara kepentingan-kepentingan yang ada ditampilkan dalam arena politik. Sebagai ilustrasi adalah bahwa masing-masing kelompok memiliki kepentingan-kepentingan.  Saya memiliki kepentingan sedangkan anda memiliki kepentingan. Kemarin mungkin saya dapat memperoleh apa yang saya inginkan tanpa meyakinkan atau merangkul bahkan dengan cara menyingkirkan anda, namun saat ini karena ada persamaan kepentingan diantara kita maka kita dapat berkoalisi untuk memperoleh keinginan kita. Sementara mungkin esok hari agar saya dapat memperoleh apa yang saya inginkan dengan secara susah payah meyakinkan anda untuk mendukung saya.

Perspektif demokrasi liberal pluralis berpijak pada prinsip pemuasan kepentingan individual dimana hal ini tidak secara otomatis membawa pada kondisi harmoni. Demokrasi liberal pluralis berbasis pada proses negosiasi melalui kompetisi, atau kompromi yang berjalan secara kontekstual dalam prosedur-prosedur politik demokratis. Model ini mempercayai akan begitu banyak bentuk sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat memobilisasi kekuatan politik. Mengingat kepercayaan perspektif ini akan pluralitas kekuatan politik yang hadir dalam ruang politik demokratis, maka pandangan ini meyakini bahwa tidak ada kelompok, kelas dan kekuatan politik yang dapat begitu saja memonopoli seluruh sumber daya yang ada. Konflik, kompetisi dan kompromi dalam proses-proses politiklah yang menggerakkan dinamika politik dalam model demokrasi liberal.

Meskipun pandangan demokrasi liberal memahami adanya kepentingan-kepentingan dari kelompok lain, menurut Gandhi model demokrasi liberal pluralis meyakini bahwa yang utama adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan pribadi dengan melihat posisi dari kepentingan-kepentingan lainnya dihadapan kepentingannya sendiri. Prinsip ini jelas bertentangan dengan pendapat Gandhi yang berbasis pada semangat komunitarian daripada semangat memperjuangkan kepentingan individual. Gandhi berpijak dari premis bahwa kehidupan sosial membutuhkan penghargaan terhadap kebebasan dan keterhubungan antara manusia. Manusia tidak dapat begitu saja selalu mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Karena menurut Gandhi ketika suatu kelompok hanya terfokus pada kepentingannya sendiri maka ia dapat meminggirkan kepentingan yang lain.

Menurut Gandhi tidak semua kepentingan diri harus diprioritaskan. Gandhi membedakan antara kepentingan diri (self interest) dan kebutuhan dasar manusia (basic need of man). Kebutuhan dasar manusialah yang harus diprioritaskan. Struktur politik suatu negara menurut Gandhi agar dapat mencapai tujuan kemanusiaan bagi warganegaranya harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, bukan hanya memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok. Mahatma Gandhi mempercayai bahwa untuk menjamin kebutuhan dasar manusia maka yang institusi-institusi sosial ekonomi harus didesain untuk mereduksi benturan antara kepentingan kelompok. Bagi Gandhi setiap sistem politik dapat menjadi demokratis ketika kondisi-kondisi bagi terbangunnya kebebasan bagi tiap warga negara terealisasi (Thomas Pantham 1986; 327). Karena bagi Gandhi hanya dengan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusialah kondisi bagi hadirnya kebebasan dapat tercapai dan struktur politik dibangun berdasarkan atas partisipasi masyarakat dan kehendak otonom mereka berdasarkan prinsip keterhubungan satu sama lain.               

Berbeda dengan gagasan demokrasi liberal yang mengedepankan pada kompetisi dan kompromi dalam ruang kontestasi politik antara kekuatan-kekuatan politik. Pemikiran politik Gandhi tentang demokrasi berbasis pada terbangunnya ruang publik diantara warga negara agar proses dialog, partisipasi, dan semangat non-kekerasan menjadi karakter utama tatanan politik tersebut. Semangat anti-kekerasan menjadi factor mendasar dalam tatanan politik yang diperjuangkan Gandhi, karena penggunaan prinsip kekerasan oleh penguasa menunjukkan kegagalan sistem tersebut bekerja untuk memanusiakan warganya (Terchek 1986; 320).

  

Prinsip Nir-Kekerasan dan Non-Kooperasi dalam Gerakan Sosial Gandhian

            Mahatma Gandhi berusaha untuk keluar dari dua titik ekstrem antara ketundukan dan konformisme dengan kekuasaan atau perlawanan dengan kekerasan terhadap kekuasaan yang tiran. Menurut Gandhi kedua hal tersebut dapat mengarah pada dehumanisasi. Ketundukan dan konformisme terhadap kekuasaan yang tiran akan membelenggu potensi kreatif dan fitrah manusia untuk merdeka. Sementara sisi ekstrem lainnya yaitu perlawanan dengan kekerasan terhadap kekuasaan akan menimbulkan kerugian yang mengerikan terhadap semua fihak dan memunculkan balas dendam dan kebencian yang tidak berkesudahan. Untuk mengatasi kedua problem tersebut maka Gandhi membangun alternatif perjuangan nir-kekerasan dan non-kooperasi terhadap kekuasaan tiran colonial.

Menurut Gandhi tujuan utama dari gerakan tersebut adalah untuk membangun otonomi dan swadaya bagi mereka yang tertindas dan melampaui relasi ketegangan yang berlangsung antara penindas dan yang tertindas (Johan Galtung 2003; 210). Dalam perjalanan teori gerakan sosial, prinsip nir-kekerasan dan non-kekerasan ini digunakan keduanya oleh model-model gerakan sosial baru yang berkembang semenjak akhir abad ke-20. Kelompok-kelompok feminis, transsexual, kelompok perdamaian, lingkungan hidup dan lain-lain ini menyerap prinsip-prinsip gerakan dari Mahatma Gandhi dalam membangun gerakan sosialnya (Johnston, Larana, Gusfield 1994; 8).

Namun demikian ada beberapa kritik-kritik terhadap metode non-kekerasan dari Gandhi dalam menggerakkan gerakan sosial. Seperti diutarakan oleh sejarahwan marxis WF Wertheim bahwa gerakan revolusi anti-kekerasan dapat berhasil di India dibawah pimpinan Gandhi karena pemegang kekuasaan dalam deraajt tertentu memberikan toleransi dan menunjukkan pengertian pada gerakan pembebasan, situasinya akan berbeda dibawah tekanan yang begitu kuat dari penguasa terhadap gerakan. Seperti diutarakan oleh Wertheim bahwa gerakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Gandhi bukanlah menjadi bagian dari gerakan revolusi sosial. Revolusi sosial menurut Gandhi tidak berusaha menumbangkan tatanan sosial secara keseluruhan. Kaum tuan tanah maupun pelaku bisnis tidak diresahkan oleh Gandhi apabila mereka berkuasa paska keruntuhan rezime tirani (Wertheim 2000; 249). Namun demikian diantara kritik-kritik terhadap Gandhi, satu hal yang pasti bahwa semangat anti kekerasan adalah relevan terhadap setiap proyek-proyek politik yang menjadikan humanisasi sebagai tujuan politiknya.   

Penutup

            Pembacaan terhadap pandangan politik Gandhi memperlihatkan bahwa bagi Gandhi prinsip kebenaran dan nir-kekerasan adalah fondasi utama dalam konstruksi imajinasin politiknya tentang tatanan politik negara bangsa India. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fundamen dasar bagi pembentukan teori-teori politiknya dan interaksi yang dibangun oleh Gandhi dengan wacana politik modern.